38 Parpol Peserta Pemilu 2009

1.PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Kantor DPP
Alamat : Jl. Diponegoro No. 1 Menteng,
Jakarta Pusat 10310.
Telp : 021-31935334
Fax : 021-3922054


2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Cimandiri No. 30 Cikini Menteng
Jakarta Pusat 10330
Telp : 021-31927421
Fax : 021-31937417


3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Menteng,
Jakarta Pusat.
Telp : 021-3149355, 91263047, 98284904
Fax : 021-3905447, 7251966


4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL

Kantor DPP
Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi No.148
Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Telp : 021-86600284,86613922
Fax : 021-86600230


5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Brawijaya IX No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp : 021-72795478
Fax : 021-7395154


6. PARTAI BARISAN NASIONAL

Kantor DPP
Alamat : Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12810
Telp : 021-7269588, 7269635, 72669588
Fax : 021-7243081


7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Cilandak Raya KKO No. 32
Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7807653/021-7807656
Fax : 021- 7807655/021-7807657


8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA




Kantor DPP
Alamat : Jl. Mampang Prapatan Raya No.98 D, E, F
Jakarta 12720
Telp : 021-7995425
Fax : 021-7995433


9. PARTAI AMANAT NASIONAL

Kantor DPP
Alamat : Rumah PAN Jl. Warung Buncit Raya No.17
Jakarta Selatan
Telp : 021-7975588
Fax : 021-7975632


10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU

Kantor DPP
Alamat :Jl Tengku Cik Ditiro No. 31, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Telp : 021- 3107058, 31902326


11. PARTAI KEDAULATAN

Kantor DPP
Alamat :Jl Letjen Suprapto No.86
Jakarta Pusat
Telp : 021- 4211819, 4224884
Fax : 021-4226226


12. PARTAI PERSATUAN DAERAH

Kantor DPP
Alamat :Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18C
Kuningan Jakarta Selatan
Telp : 021-5273250


13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Kalibata timur No.12
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7974353
Fax : 021- 7974263



14. PARTAI PEMUDA INDONESIA

Kantor DPP
Alamat : Pemuda Graha Mas Blok AB No.3
Jakarta 13220
Telp : 021-47882581
Fax : 021-47882582


15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME

Kantor DPP
Alamat : Jl. Gudang Peluru Raya B1 No.7B
Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan
Telp : 021- 83795157
Fax : 021- 83795157


16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN

Kantor DPP
Alamat : Jl. Sisingamaraja No. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telp : 021-7264705, 7253151, 7208868
Fax : 021-7208374, 7262867


17. PARTAI KARYA PERJUANGAN

Kantor DPP
Alamat : Jl. Buncit Raya 9B
Jakarta Selatan
Telp : 021-98581945, 71116000
Fax : 021-7993064


18. PARTAI MATAHARI BANGSA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav.7
Tebet Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-83785159,68860381
Fax : 021-83785159


19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Letjen Suprapto NO. 226
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021-42803281
Fax : 021-4200838


20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN

Kantor DPP
Alamat : Jl. Pejaten Barat No.30
Jakarta 12510
Telp/Fax : 021-7804654


21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN)

Kantor DPP
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran
Pulomas Blok VI No.1 Jakarta Timur
Telp/Fax : 021-
Fax : 021-


22. PARTAI PELOPOR

Kantor DPP
Alamat : Jl. Pegangsaan Timur 17 A,
Cikini, Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021-
Fax : 021-


23. PARTAI GOLONGAN KARYA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI A
Slipi, Jakarta Barat
Telp/Fax : 021-5302222
Fax : 021-5303380


24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Kantor DPP
Alamat : Jl. Diponegoro No.60
Jakarta 10310
Telp/Fax : 021-31936338, 31926164
Fax : 021-3142558


25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Tirtayasa Raya No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12160
Telp/Fax : 021- 7220725
Fax : 021- 7250953


26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Penjernihan I No.50
Jakarta 10210
Telp : 021-5739550/51
Fax : 021-573519


27. PARTAI BULAN BINTANG

Kantor DPP
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1
Jakarta Selatan
Telp : 021- 79180734,7992375
Fax : 021- 79180765


28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Kantor DPP
Alamat : Jl. Lenteng Agung No.99
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7806028
Fax : 021- 7814472


29. PARTAI BINTANG REFORMASI

Kantor DPP
Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafei No. 2
Tebet, Jakarta Selatan
Telp : 021-8311715


30. PARTAI PATRIOT

Kantor DPP
Alamat : Jl. Lansat III/7 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12130
Telp : 021- 7261522,72795566


31. PARTAI DEMOKRAT

Kantor DPP
Alamat : Jl. Pemuda No.712
Jakarta Timur 12130
Telp : 021-4755146
Fax : 021-4757975


32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA

Kantor DPP
Alamat : Graha INKUD Lt.6 Buncit Raya Kav18-20
Pejaten, Jakarta Selatan 12510
Telp : 021- 79190359,92574847.92022900,32269269
Fax : 021- 7919059


33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.19 Matraman
Jakarta Timur
Telp : 021-8513890,8512690


34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA

Kantor DPP
Alamat : Jl. Kramat VI No.8
Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-31923717
Fax : 021-3905686


35. Partai Merdeka
36. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
37. Partai Sarikat Indonesia
38. Partai Buruh

Read More....

Sejarah Pemilu Pertama 1955

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. 

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.


Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal : 

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu; 

2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi. 

Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. 

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR (29 peserta).

1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 suara, 22,32%,  57  kursi.

2. Masyumi 7.903.886 suara, 20,92 %, 57 kursi.

3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 suara, 18,41 %, 45 kursi.

4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914  suara,16,36 %, 39 kursi.

5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 suara, 2,89 %, 8 kursi.

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 suara, 2,66 %, 8 kursi.

7. Partai Katolik 770.740 suara, 2,04 %, 6 kursi.

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 suara, 1,99 %, 5 kursi.

9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 suara, 1,43 %, 4 kursi.

10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 suara, 1,28 %, 4 kursi.

Jumlah 37.785.299 suara dan 257 kursi


Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:

Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante(34 peserta).

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)  9.070.218 suara,  23,97 %, 119 kursi.

2. Masyumi  7.789.619 suara,  20,59 %,  112 kursi.

3. Nahdlatul Ulama (NU)  6.989.333 suara, 18,47 %,  91 kursi.

4. Partai Komunis Indonesia (PKI)  6.232.512, kursi 16 %,  80 kursi.

5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 kursi,  2,80 % 16 kursi.

6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)  988.810 suara,  2,61 %, 16 kursi.

7. Partai Katolik 748.591 suara,  1,99%,  10 kursi.

8. Partai Sosialis Indonesia (PSI)  695.932 suara,  1,84 %,  10 kursi.

9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)  544.803 suara 1,44 %,  8 kursi.

10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 suara, 1,23 %, 7 kursi.

Jumlah 37.837.105  suara dan 514  kursi.


Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II. 

Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree. 

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden. 

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.(www.kpu.go.id)

Read More....

Situs Partai Politik, Isinya Sekadar Menjilat Atasan

Kompas.com Kamis, 24 Juli 2008 | 07:19 WIB 

Oleh Amir Sodikin

"Hidup adalah Perbuatan", begitu akrab iklan politik ini di telinga kita. Di dunia online, tagline seperti itu menjadi bahan olok-olokan dan tak bernilai apa pun bagi pengunjung internet (netizen).

Banyak yang tak menyadari, karakter netizen itu berbeda dengan di dunia nyata yang kebanyakan rakyat jelata. Boleh saja di dunia nyata kita bisa membeli ruang publik dengan iklan yang mencolok, tetapi di dunia nyata, semua ucapan dan tulisan harus dipertanggungjawabkan dengan logika netizen dan juga di hadapan "sensitivitas" Google dan Yahoo!

Jika iklan politik di dunia maya tidak jelas dan tak memiliki arti apa pun bagi netizen, iklan seperti itu hanya dianggap spam (sampah). Netizen membutuhkan sentuhan program yang lebih pribadi dan tak sekadar untaian kata-kata indah.

Hingga kini, dunia maya masih tidak diperhitungkan untuk dijadikan ruang kampanye dan pendidikan politik. Sepi dari sepak terjang partai yang akan bertanding di tahun 2009 nanti.

Di dunia nyata, kampanye sudah dimulai, tetapi di dunia maya mereka masih saja belum siap secara materi. Apa yang akan diberikan kepada pengunjung internet? Program kerja?

Tidak juga, hingga kini para partai hanya sibuk dengan menyanjung-sanjung pemimpin partai mereka. Tak ada manfaat yang bisa dipetik oleh netizen, jadi apa jadinya pemilu nanti?

Konsolidasi internal

Di dunia maya, kampanye terselubung dengan pendidikan politik, misalnya, bisa start kapan saja. Namun, fenomena booming-nya aktivitas internet di kalangan anak muda ini tak dimanfaatkan partai. Jelas pengurus partai masih didominasi orang-orang tua yang sensitivitas di bidang internet masih rendah.

Fokus mereka masih pada konsolidasi internal dan isinya rata-rata hanya "menjilat" para petinggi partai. Jarang situs partai yang mulai berorientasi pada kebutuhan pengunjung yang bukan anggota partainya.

Padahal, lewat situs internet, partai bisa menyediakan segala informasi dan bacaan yang berguna bagi pembaca. Lewat internet, sebenarnya partai bisa menarik simpati pendukung partai lain atau pendukung golput.

Tak semua partai memiliki website, beberapa di antaranya menumpang di Friendster, Blogger, dan situs gratisan lainnya. Beberapa di antaranya bahkan tak memiliki situs di internet.

Joomla mendominasi

Hal yang menggembirakan, kebanyakan situs sudah menggunakan Content Management System (CMS). CMS adalah software interaktif Open Source gratis yang dibangun komunitas dunia. Dengan CMS akan memudahkan pengelolaan isi website.

CMS bernama Joomla (www.joomla.org) benar-benar mendominasi. Website partai, menurut penulis, yang terbaik dari sisi desain adalah www.pmb.or.id milik Partai Matahari Bangsa, justru dibangun dengan Joomla.

Membangun portal dengan Joomla bukan hal memalukan. CMS yang dibangun oleh komunitas dunia justru teruji dari serangan cracker, asal webmaster rajin update software terbaru.

Dengan demikian, kasus cracking website menjelang pemilu bisa diminimalisasi. Satu hal yang harus ditradisikan: jika website partai di-crack orang lain, malulah terhadap diri sendiri lebih dulu karena malas update software atau tak paham soal lubang keamanan, jadi jangan asal menyalahkan pelaku!

Ulasan singkat "website" partai

Situs yang tak ditemukan berarti tak masuk dalam 50 besar urutan di Google.

* Partai Hanura www.hanura.com. Foto-foto kegiatan sosial lebih menonjol dibanding tokoh. Ada "link" menjadi anggota. Dibuat dengan "software" Joomla.
* Partai Karya Peduli Bangsa www.pkpb.net, minim informasi, dominan foto tokoh. "Software" yang digunakan merujuk ke www.jayh.dk.
* Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia www.partai-ppi.com, minim informasi, menggunakan "software" Mambo. Ada galeri dan buku tamu, tetapi belum berkembang.
* Partai Peduli Rakyat Nasional Dari Google hanya mendeteksi "blog" gratisan www.pprn.blogspot.com, itu pun hanya untuk "user" yang diundang.
* Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) www.partaigerindra.or.id, desain sudah portal berita, ada layanan "online" menggunakan Yahoo Messenger!, galeri, berita-berita partai dan nasional, dibuat dengan Joomla.
* Partai Barisan Nasional tidak ditemukan
* Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ditemukan
* Partai Keadilan Sejahtera www.pk-sejahtera.org, www.pks.or.id, format sudah portal berita, banyak artikel bermanfaat untuk pendidikan politik.
* Partai Amanat Nasional www.pan.or.id, portal berita, tetapi minim isian, banyak "link" halaman yang tak bekerja, dominan tokoh, salah satunya iklan "Hidup Adalah Perbuatan", dibuat dengan "software" Mambo.
* Partai Perjuangan Indonesia Baru www.partai-pib.or.id, tampilan seperti "blog" dan dominan gambar tokoh, mirip "blog" pribadi sang tokoh, isi bersifat pendidikan politik yang mencerahkan, memakai "software" Joomla.
* Partai Kedaulatan www.partai-kedaulatan.org, saat diakses tidak bisa dibuka.
* Partai Persatuan Daerah www.partaipersatuandaerah.com, minimalis dan minim informasi, menggunakan software Joomla
* Partai Kebangkitan Bangsa www.dpp-pkb.org, saat dikunjungi sedang dalam pemeliharaan, menggunakan Joomla.
* Partai Pemuda Indonesia www.partaipemudaindonesia.or.id, tak ditemukan pada urutan 20 besar di Google, desain masih berantakan, belum selesai.
* Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Dari pencarian urutan 20 besar di Google, hanya ditemukan subdomain gratisan http://dpp-pni.tripod.com, tampilan buruk (hak cipta menunjukkan tahun 2003).
* Partai Demokrasi Pembaruan www.pdp.or.id, sudah seperti portal berita lengkap, ada galeri, statistik, kontak kami, buku tamu, dibuat dengan software tCMS v 2.0.1.
* Partai Karya Perjuangan www.partaikaryaperjuangan.org, seperti web personal, informasi minim, dibuat PT MANDIRI CReASINDO.
* Partai Matahari Bangsa www.pmb.or.id, partai inilah yang dari sisi desain website unggul di antara partai lain. Menggunakan software Joomla, desain mereka bukan portal news, tetapi cukup meyakinkan untuk mencuri mata pengunjung. Dilengkapi dengan kontak online menggunakan Yahoo Messenger! Situs paling mengesankan untuk Pemilu 2009!
* Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Demokrasi Kebangsaan www.pdk.or.id, masih minim isinya, menggunakan Joomla standar.
* Partai Republik Nusantara: tidak ditemukan.
* Partai Pelopor tidak ditemukan.
* Partai Golongan Karya www.golkar.or.id, dari sisi isi sudah paling banyak, menonjolkan berita tokoh, desain dirancang oleh Intermatik.
* Partai Persatuan Pembangunan www.ppp.or.id, lumayan bagus tetapi belum interaktif, memanfaatkan ”template” dari www. templatemonster.com. Dilengkapi forum, tetapi terbengkalai.
* Partai Damai Sejahtera www.partaidamaisejahtera.com/, isi termasuk rapi, tetapi bukan website dinamis, dibangun dengan Microsoft FrontPage.
* Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Bulan Bintang www.pbb-info.com, sudah menerapkan portal berita, isi juga padat, dibangun dengan Joomla.
* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan www.pdi-perjuangan.or.id, saat dikunjungi sedang dalam perbaikan: Joomla! PDI Perjuangan - Official Website", sudah pasti web ini menggunakan Joomla.
* Partai Bintang Reformasi www.pbr.or.id, masih didominasi informasi tokoh, tampilan halaman depannya ala zaman dulu: sambutan Ketua Umum DPP.
* Partai Patriot tidak ditemukan web-nya. Namun, untuk Patriot DKI tercatat memiliki Friendster http://profiles.friendster.com/ 29532029.
* Partai Demokrat www.demokrat.or.id, berita-berita termasuk banyak, tetapi lebih ke internal.
* Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Indonesia Sejahtera tidak ditemukan.
* Partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak ditemukan.

Read More....