1.PARTAI HATI NURANI RAKYAT
Kantor DPP
Alamat : Jl. Diponegoro No. 1 Menteng,
Jakarta Pusat 10310.
Telp : 021-31935334
Fax : 021-3922054
2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Cimandiri No. 30 Cikini Menteng
Jakarta Pusat 10330
Telp : 021-31927421
Fax : 021-31937417
3. PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 44 Menteng,
Jakarta Pusat.
Telp : 021-3149355, 91263047, 98284904
Fax : 021-3905447, 7251966
4. PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL
Kantor DPP
Alamat : Jl. Pahlawan Revolusi No.148
Pondok Bambu, Jakarta Timur.
Telp : 021-86600284,86613922
Fax : 021-86600230
5. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Brawijaya IX No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
Telp : 021-72795478
Fax : 021-7395154
6. PARTAI BARISAN NASIONAL
Kantor DPP
Alamat : Jl. Gunawarman No. 32 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12810
Telp : 021-7269588, 7269635, 72669588
Fax : 021-7243081
7. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Cilandak Raya KKO No. 32
Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7807653/021-7807656
Fax : 021- 7807655/021-7807657
8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Mampang Prapatan Raya No.98 D, E, F
Jakarta 12720
Telp : 021-7995425
Fax : 021-7995433
9. PARTAI AMANAT NASIONAL
Kantor DPP
Alamat : Rumah PAN Jl. Warung Buncit Raya No.17
Jakarta Selatan
Telp : 021-7975588
Fax : 021-7975632
10. PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU
Kantor DPP
Alamat :Jl Tengku Cik Ditiro No. 31, Menteng,
Jakarta Pusat 10310
Telp : 021- 3107058, 31902326
11. PARTAI KEDAULATAN
Kantor DPP
Alamat :Jl Letjen Suprapto No.86
Jakarta Pusat
Telp : 021- 4211819, 4224884
Fax : 021-4226226
12. PARTAI PERSATUAN DAERAH
Kantor DPP
Alamat :Jl. Prof. Dr. Satrio No. 18C
Kuningan Jakarta Selatan
Telp : 021-5273250
13. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Kalibata timur No.12
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7974353
Fax : 021- 7974263
14. PARTAI PEMUDA INDONESIA
Kantor DPP
Alamat : Pemuda Graha Mas Blok AB No.3
Jakarta 13220
Telp : 021-47882581
Fax : 021-47882582
15. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
Kantor DPP
Alamat : Jl. Gudang Peluru Raya B1 No.7B
Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan
Telp : 021- 83795157
Fax : 021- 83795157
16. PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN
Kantor DPP
Alamat : Jl. Sisingamaraja No. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telp : 021-7264705, 7253151, 7208868
Fax : 021-7208374, 7262867
17. PARTAI KARYA PERJUANGAN
Kantor DPP
Alamat : Jl. Buncit Raya 9B
Jakarta Selatan
Telp : 021-98581945, 71116000
Fax : 021-7993064
18. PARTAI MATAHARI BANGSA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Bukit Duri Tanjakan Kav.7
Tebet Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-83785159,68860381
Fax : 021-83785159
19. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Letjen Suprapto NO. 226
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021-42803281
Fax : 021-4200838
20. PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN
Kantor DPP
Alamat : Jl. Pejaten Barat No.30
Jakarta 12510
Telp/Fax : 021-7804654
21. PARTAI REPUBLIK NUSANTARA (RepublikaN)
Kantor DPP
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran
Pulomas Blok VI No.1 Jakarta Timur
Telp/Fax : 021-
Fax : 021-
22. PARTAI PELOPOR
Kantor DPP
Alamat : Jl. Pegangsaan Timur 17 A,
Cikini, Jakarta Pusat
Telp/Fax : 021-
Fax : 021-
23. PARTAI GOLONGAN KARYA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI A
Slipi, Jakarta Barat
Telp/Fax : 021-5302222
Fax : 021-5303380
24. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Kantor DPP
Alamat : Jl. Diponegoro No.60
Jakarta 10310
Telp/Fax : 021-31936338, 31926164
Fax : 021-3142558
25. PARTAI DAMAI SEJAHTERA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Tirtayasa Raya No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12160
Telp/Fax : 021- 7220725
Fax : 021- 7250953
26. PARTAI NASIONAL BENTENG KERAKYATAN INDONESIA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Penjernihan I No.50
Jakarta 10210
Telp : 021-5739550/51
Fax : 021-573519
27. PARTAI BULAN BINTANG
Kantor DPP
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 No.1
Jakarta Selatan
Telp : 021- 79180734,7992375
Fax : 021- 79180765
28. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Kantor DPP
Alamat : Jl. Lenteng Agung No.99
Jakarta Selatan
Telp : 021- 7806028
Fax : 021- 7814472
29. PARTAI BINTANG REFORMASI
Kantor DPP
Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafei No. 2
Tebet, Jakarta Selatan
Telp : 021-8311715
30. PARTAI PATRIOT
Kantor DPP
Alamat : Jl. Lansat III/7 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12130
Telp : 021- 7261522,72795566
31. PARTAI DEMOKRAT
Kantor DPP
Alamat : Jl. Pemuda No.712
Jakarta Timur 12130
Telp : 021-4755146
Fax : 021-4757975
32. PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA
Kantor DPP
Alamat : Graha INKUD Lt.6 Buncit Raya Kav18-20
Pejaten, Jakarta Selatan 12510
Telp : 021- 79190359,92574847.92022900,32269269
Fax : 021- 7919059
33. PARTAI INDONESIA SEJAHTERA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Slamet Riyadi No.19 Matraman
Jakarta Timur
Telp : 021-8513890,8512690
34. PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA
Kantor DPP
Alamat : Jl. Kramat VI No.8
Jakarta Pusat 10430
Telp : 021-31923717
Fax : 021-3905686
35. Partai Merdeka
36. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
37. Partai Sarikat Indonesia
38. Partai Buruh
Selasa, 29 Juli 2008
38 Parpol Peserta Pemilu 2009
Sejarah Pemilu Pertama 1955
Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.
Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerin-tah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.
Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.
Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan.Tidak terlaksananya pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu;
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelengga-rakan pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warganegara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf, sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.
Kemudian pada paroh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).
Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkom-petisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Karena pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Kons-tituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR (29 peserta).
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 suara, 22,32%, 57 kursi.
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 suara, 18,41 %, 45 kursi.
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 suara,16,36 %, 39 kursi.
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 suara, 2,89 %, 8 kursi.
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 suara, 2,66 %, 8 kursi.
7. Partai Katolik 770.740 suara, 2,04 %, 6 kursi.
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 suara, 1,99 %, 5 kursi.
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 suara, 1,43 %, 4 kursi.
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 suara, 1,28 %, 4 kursi.
Jumlah 37.785.299 suara dan 257 kursi
Pemilu untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955. Jumlah kursi anggota Konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibanding-kan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Peserta pemilihan anggota Konstituante yang mendapatkan kursi itu adalah sebagai berikut:
Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota Konstituante(34 peserta).
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218 suara, 23,97 %, 119 kursi.
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333 suara, 18,47 %, 91 kursi.
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512, kursi 16 %, 80 kursi.
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922 kursi, 2,80 % 16 kursi.
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810 suara, 2,61 %, 16 kursi.
7. Partai Katolik 748.591 suara, 1,99%, 10 kursi.
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 695.932 suara, 1,84 %, 10 kursi.
9. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 544.803 suara 1,44 %, 8 kursi.
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 465.359 suara, 1,23 %, 7 kursi.
Jumlah 37.837.105 suara dan 514 kursi.
Periode Demokrasi Terpimpin.
Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua lima tahun beri-kutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia II.
Yang terjadi kemudian adalah berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebuah keputusan presiden untuk membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri rezim demokrasi dan mengawali otoriterianisme kekuasaan di Indonesia, yang – meminjam istilah Prof. Ismail Sunny -- sebagai kekuasaan negara bukan lagi mengacu kepada democracy by law, tetapi democracy by decree.
Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960 ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.
Pengangkatan keanggotaan MPR dan DPR, dalam arti tanpa pemi-lihan, memang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 tidak memuat klausul tentang tata cara memilih anggota DPR dan MPR. Tetapi, konsekuensi pengangkatan itu adalah terkooptasi-nya kedua lembaga itu di bawah presiden. Padahal menurut UUD 1945, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan DPR neben atau sejajar dengan presiden.
Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu. Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.(www.kpu.go.id)
Kamis, 24 Juli 2008
Situs Partai Politik, Isinya Sekadar Menjilat Atasan
Oleh Amir Sodikin
"Hidup adalah Perbuatan", begitu akrab iklan politik ini di telinga kita. Di dunia online, tagline seperti itu menjadi bahan olok-olokan dan tak bernilai apa pun bagi pengunjung internet (netizen).
Banyak yang tak menyadari, karakter netizen itu berbeda dengan di dunia nyata yang kebanyakan rakyat jelata. Boleh saja di dunia nyata kita bisa membeli ruang publik dengan iklan yang mencolok, tetapi di dunia nyata, semua ucapan dan tulisan harus dipertanggungjawabkan dengan logika netizen dan juga di hadapan "sensitivitas" Google dan Yahoo!
Jika iklan politik di dunia maya tidak jelas dan tak memiliki arti apa pun bagi netizen, iklan seperti itu hanya dianggap spam (sampah). Netizen membutuhkan sentuhan program yang lebih pribadi dan tak sekadar untaian kata-kata indah.
Hingga kini, dunia maya masih tidak diperhitungkan untuk dijadikan ruang kampanye dan pendidikan politik. Sepi dari sepak terjang partai yang akan bertanding di tahun 2009 nanti.
Di dunia nyata, kampanye sudah dimulai, tetapi di dunia maya mereka masih saja belum siap secara materi. Apa yang akan diberikan kepada pengunjung internet? Program kerja?
Tidak juga, hingga kini para partai hanya sibuk dengan menyanjung-sanjung pemimpin partai mereka. Tak ada manfaat yang bisa dipetik oleh netizen, jadi apa jadinya pemilu nanti?
Konsolidasi internal
Di dunia maya, kampanye terselubung dengan pendidikan politik, misalnya, bisa start kapan saja. Namun, fenomena booming-nya aktivitas internet di kalangan anak muda ini tak dimanfaatkan partai. Jelas pengurus partai masih didominasi orang-orang tua yang sensitivitas di bidang internet masih rendah.
Fokus mereka masih pada konsolidasi internal dan isinya rata-rata hanya "menjilat" para petinggi partai. Jarang situs partai yang mulai berorientasi pada kebutuhan pengunjung yang bukan anggota partainya.
Padahal, lewat situs internet, partai bisa menyediakan segala informasi dan bacaan yang berguna bagi pembaca. Lewat internet, sebenarnya partai bisa menarik simpati pendukung partai lain atau pendukung golput.
Tak semua partai memiliki website, beberapa di antaranya menumpang di Friendster, Blogger, dan situs gratisan lainnya. Beberapa di antaranya bahkan tak memiliki situs di internet.
Joomla mendominasi
Hal yang menggembirakan, kebanyakan situs sudah menggunakan Content Management System (CMS). CMS adalah software interaktif Open Source gratis yang dibangun komunitas dunia. Dengan CMS akan memudahkan pengelolaan isi website.
CMS bernama Joomla (www.joomla.org) benar-benar mendominasi. Website partai, menurut penulis, yang terbaik dari sisi desain adalah www.pmb.or.id milik Partai Matahari Bangsa, justru dibangun dengan Joomla.
Membangun portal dengan Joomla bukan hal memalukan. CMS yang dibangun oleh komunitas dunia justru teruji dari serangan cracker, asal webmaster rajin update software terbaru.
Dengan demikian, kasus cracking website menjelang pemilu bisa diminimalisasi. Satu hal yang harus ditradisikan: jika website partai di-crack orang lain, malulah terhadap diri sendiri lebih dulu karena malas update software atau tak paham soal lubang keamanan, jadi jangan asal menyalahkan pelaku!
Ulasan singkat "website" partai
Situs yang tak ditemukan berarti tak masuk dalam 50 besar urutan di Google.
* Partai Hanura www.hanura.com. Foto-foto kegiatan sosial lebih menonjol dibanding tokoh. Ada "link" menjadi anggota. Dibuat dengan "software" Joomla.
* Partai Karya Peduli Bangsa www.pkpb.net, minim informasi, dominan foto tokoh. "Software" yang digunakan merujuk ke www.jayh.dk.
* Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia www.partai-ppi.com, minim informasi, menggunakan "software" Mambo. Ada galeri dan buku tamu, tetapi belum berkembang.
* Partai Peduli Rakyat Nasional Dari Google hanya mendeteksi "blog" gratisan www.pprn.blogspot.com, itu pun hanya untuk "user" yang diundang.
* Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) www.partaigerindra.or.id, desain sudah portal berita, ada layanan "online" menggunakan Yahoo Messenger!, galeri, berita-berita partai dan nasional, dibuat dengan Joomla.
* Partai Barisan Nasional tidak ditemukan
* Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak ditemukan
* Partai Keadilan Sejahtera www.pk-sejahtera.org, www.pks.or.id, format sudah portal berita, banyak artikel bermanfaat untuk pendidikan politik.
* Partai Amanat Nasional www.pan.or.id, portal berita, tetapi minim isian, banyak "link" halaman yang tak bekerja, dominan tokoh, salah satunya iklan "Hidup Adalah Perbuatan", dibuat dengan "software" Mambo.
* Partai Perjuangan Indonesia Baru www.partai-pib.or.id, tampilan seperti "blog" dan dominan gambar tokoh, mirip "blog" pribadi sang tokoh, isi bersifat pendidikan politik yang mencerahkan, memakai "software" Joomla.
* Partai Kedaulatan www.partai-kedaulatan.org, saat diakses tidak bisa dibuka.
* Partai Persatuan Daerah www.partaipersatuandaerah.com, minimalis dan minim informasi, menggunakan software Joomla
* Partai Kebangkitan Bangsa www.dpp-pkb.org, saat dikunjungi sedang dalam pemeliharaan, menggunakan Joomla.
* Partai Pemuda Indonesia www.partaipemudaindonesia.or.id, tak ditemukan pada urutan 20 besar di Google, desain masih berantakan, belum selesai.
* Partai Nasional Indonesia Marhaenisme Dari pencarian urutan 20 besar di Google, hanya ditemukan subdomain gratisan http://dpp-pni.tripod.com, tampilan buruk (hak cipta menunjukkan tahun 2003).
* Partai Demokrasi Pembaruan www.pdp.or.id, sudah seperti portal berita lengkap, ada galeri, statistik, kontak kami, buku tamu, dibuat dengan software tCMS v 2.0.1.
* Partai Karya Perjuangan www.partaikaryaperjuangan.org, seperti web personal, informasi minim, dibuat PT MANDIRI CReASINDO.
* Partai Matahari Bangsa www.pmb.or.id, partai inilah yang dari sisi desain website unggul di antara partai lain. Menggunakan software Joomla, desain mereka bukan portal news, tetapi cukup meyakinkan untuk mencuri mata pengunjung. Dilengkapi dengan kontak online menggunakan Yahoo Messenger! Situs paling mengesankan untuk Pemilu 2009!
* Partai Penegak Demokrasi Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Demokrasi Kebangsaan www.pdk.or.id, masih minim isinya, menggunakan Joomla standar.
* Partai Republik Nusantara: tidak ditemukan.
* Partai Pelopor tidak ditemukan.
* Partai Golongan Karya www.golkar.or.id, dari sisi isi sudah paling banyak, menonjolkan berita tokoh, desain dirancang oleh Intermatik.
* Partai Persatuan Pembangunan www.ppp.or.id, lumayan bagus tetapi belum interaktif, memanfaatkan ”template” dari www. templatemonster.com. Dilengkapi forum, tetapi terbengkalai.
* Partai Damai Sejahtera www.partaidamaisejahtera.com/, isi termasuk rapi, tetapi bukan website dinamis, dibangun dengan Microsoft FrontPage.
* Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Bulan Bintang www.pbb-info.com, sudah menerapkan portal berita, isi juga padat, dibangun dengan Joomla.
* Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan www.pdi-perjuangan.or.id, saat dikunjungi sedang dalam perbaikan: Joomla! PDI Perjuangan - Official Website", sudah pasti web ini menggunakan Joomla.
* Partai Bintang Reformasi www.pbr.or.id, masih didominasi informasi tokoh, tampilan halaman depannya ala zaman dulu: sambutan Ketua Umum DPP.
* Partai Patriot tidak ditemukan web-nya. Namun, untuk Patriot DKI tercatat memiliki Friendster http://profiles.friendster.com/ 29532029.
* Partai Demokrat www.demokrat.or.id, berita-berita termasuk banyak, tetapi lebih ke internal.
* Partai Kasih Demokrasi Indonesia tidak ditemukan.
* Partai Indonesia Sejahtera tidak ditemukan.
* Partai Kebangkitan Nasional Ulama tidak ditemukan.
Kamis, 17 Juli 2008
Perang Bintang di Pilpres 2009
Jakarta - Satu lagi purnawirawan jenderal yang menyatakan diri maju di ajang Pilpres 2009. Dia adalah Letjen Purn TNI Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus tersebut mengumumkan secara terbuka niatnya itu pekan ini.
Alasan Prabowo maju ke arena Pilpres, lantaran dia melihat perkembangan politik kenegaraan yang sampai sekarang dianggap belum mampu mengatasi persoalan bangsa.
Kabar majunya Prabowo sebenarnya sudah diduga sejak lama. Bahkan belakangan wajahnya sering muncul di iklan yang ditayangkan di sejumlah media. Untuk memuluskan jalannya, dia juga membidani kelahiran Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Partai yang sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini akan dijadikan kendaraan politiknya. Sebab bila ia mengandalkan kendaraan politik sebelumnya, yakni Partai Golkar, tentu tidak mungkin. Sebab ia pasti tergeser oleh sang ketua umum Jusuf Kalla yang juga sedang berancang-ancang maju ke Pilpres 2009.
Tidak aneh jika Prabowo merasa, selama berkecimpung di partai yang didirikan mantan mertuanya itu, dirinya kurang bisa maksimal dalam berkiprah dan dapat mengembangkan pikiran dan tenaganya. "Saya merasa kurang maksimal dapat berkiprah dan dapat mengembangkan pikiran-pikiran saya, tenaga saya, apabila saya tetap berada di dalam Golkar," beber Prabowo mengungkapkan alasannya keluar dari naungan beringin.
Dengan berganti partai, Prabowo berharap bisa lebih maksimal dalam menyampaikan pikiran dan pandangan-pandangannya, terutama di bidang perekonomian.
"Dengan menggunakan kendaraan politik yang baru (Gerindra), Prabowo punya kans untuk dicalonkan di Pilpres," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari kepada detikcom.
Sebelumnya pada Pemilu 2004, Prabowo memang sempat untuk maju sebagai calon dari Golkar di Pilpres. Namun dalam Konvensi Golkar, dia tidak lolos. Dia keok oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto yang akhirnya maju sebagai capres dari Golkar saat itu.
Nah, dengan menumpang Gerindra, kesempatan bagi Prabowo untuk maju di Pilpres terbuka lebar. Sebab Gerindra dalam Pemilu mendatang, seperti dikatakan Qodari, memiliki potensi besar menyedot suara. Partai ini, kata Qodari, didukung banyak kalangan, baik dari kalangan militer, nasionalis, Islam konservatif, hingga aktivis yang pernah jadi korban penculikan. Belum lagi kalangan petani dan nelayan sebagai basis pemilihnya.
"Jika Gerindra sukses melakukan implementasi menggarap pemilih dari kalangan petani maupun nelayan. Suara yang bisa diraih bisa signifikan," jelas Qodari.
Tentang peluang Prabowo sebagai capres, Qodari juga melihat kalau mantan Pangkostrad ini cukup layak diperhitungkan oleh capres yang lain. Apalagi, Prabowo memiliki dana besar.
Selain itu, dalam survei Indo Barometer, Prabowo termasuk salah satu nama yang sudah muncul di publik meski persentasenya masih kecil.
Sementara dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN), sosok Prabowo juga mengalami peningkatan dukungan. Lembaga yang dipimpin Umar S Bakry ini menyatakan trend atau kecenderungan dukungan terhadap sejumlah capres alternatif seperti Prabowo terus meningkat.
Survei LSN yang dilaksanakan tanggal 2-14 Mei 2008 memperlihatkan trend dukungan terhadap Prabowo meningkat. Dari survei yang dilaksanakan di 33 provinsi dengan jumlah sample sebanyak 1.225 orang, nama Prabowo meraih 7,9 persen. Padahal pada survei LSN pada Januari di tahun yang sama Prabowo memperoleh 7,7 persen. Berarti persentasenya mengalami peningkatan.
Peningkatan dukungan ini, kata Umar S Bakry, karena Prabowo merupakan sosok yang cukup familiar di masyarakat. Selain pernah tercatat sebagai menantu penguasa Orde Baru, Soeharto. Karir militer pria kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1951 ini juga sangat bersinar.
Alumnus Akabri Magelang tahun 1974 ini sempat disebut-sebut sebagai bintang paling bersinar di jajaran militer Indonesia di masanya. Ia dikenal cerdas dan berpengaruh, seiring dengan penempatannya sebagai penyandang tongkat komando di pos-pos strategis TNI AD. Tidak heran jika Prabowo merupakan satu-satunya jenderal termuda yang berhasil meraih bintang tiga di usianya yang ke-46.
Namanya mulai diperhitungkan, sejak ia menjabat Danjen Kopassus, 1996 silam. Dua tahun kemudian, ayah satu anak ini dipromosikan menjadi Panglima Kostrad. Sayangnya, di pos ini dia hanya menjabat sekitar dua bulan. Sehari setelah Presiden Soeharto lengser, kedudukan Prabowo kemudian ikutan lengser. Ia sempat dimutasi menjadi Komandan Sesko ABRI, sebelum akhirnya dia memilih pensiun dini.
Lepas dari militer, ia kemudian beralih menggeluti bidang usaha, mengikuti jejak keluarganya. Bisnis putra begawan ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo ini kemudian melesat cepat beberapa tahun kemudian.
Prabowo kini memimpin sejumlah perusahaan yang bergerak diberbagai bidang, seperti kelapa sawit, perikanan, pertanian, bubur kertas, minyak dan pertambangan. Sedangkan dalam organisasi, ia kemudian berhasil terpilih menjadi Ketua Umum HKTI, 5 Desember 2004, menggantikan Siswono Yudo Husodo.
Politisi muda Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, menyatakan, di Golkar, Prabowo merupakan kader yang potensial. Sebab selain punya pemikiran yang cerdas, kata Yuddy, Prabowo sangat dikenal luas di masyarakat. "Sayangnya potensi yang dimilikinya tidak bisa berkembang saat di Golkar sehingga ia mengundurkan diri,"ujar Yuddy.
Prabowo kini mengikuti jejak Wiranto, seniornya di TNI AD yang keluar dari Golkar dan membentuk partai baru. Ke depan, ia juga akan ikut arena perebutan kursi RI 1 bersama pensiunan jenderal lainnya, seperti Wiranto, Sutiyoso dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2009.
Siapa Pemenangnya?
Namun menurut pandangan Sukardi Rinakit, Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, sekalipun sudah punya kendaraan politik, peluang Prabowo masih sulit. Soalnya Gerindra masih masuk dalam kategori partai kecil yang butuh waktu lama untuk berkembang. Apalagi syarat pencalonan untuk capres 2009, yang saat ini sedang digodok di DPR, diperkirakan akan lebih berat. Angkanya berkisar 20% sampai 30% suara hasil Pemilu 2009.
"Langkah Prabowo di Pilpres masih sangat berat. Sekalipun dia punya dukungan dana yang kuat. Karena kompetitornya saat ini yang juga dari kalangan militer sangat berat, seperti Wiranto maupun SBY (incumbent)," kata Sukardi.
Sukardi kemudian memposisikan Prabowo berada satu level dengan Sutiyoso, mantan Gubernur DKI Jakarta, yang sudah lebih dulu menyatakan diri maju ke Pilpres. Sebab dua pensiunan jenderal bintang tiga ini sama-sama baru digadang oleh partai kecil dan masih baru. Prabowo saat ini baru diusung Gerindra. Sedangkan Sutiyoso saat ini baru digadang oleh Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
Namun menurut Syarwan Hamid, Ketua Tim Sukses Sutiyoso, peluang untuk menggandeng partai-partai lain, terutama partai kelas menengah, seperti PKS dan PAN masih terbuka lebar. "Kita sampai saat ini masih kontak-kontakan dengan pimpinan partai-partai tersebut. Dan mereka masih memberi peluang kepada Bang Yos untuk maju," jelas Syarwan saat dihubungi detikcom.
Lain halnya dengan Wiranto, pensiunan jenderal bintang empat yang juga maju ke arena Pilpres 2009. Meski kendaraan politiknya Partai Hanura tergolong anyar. Tapi kata sukardi, secara struktural partai tersebut sangat bagus dan kuat. Sehingga Hanura diprediksi bisa menyedot suara yang signifikan dalam pemilu legislatif tahun depan.
Dengan adanya Wiranto sebagai ketua umum akan berimplikasi terhadap perolehan suara Hanura di Pemilu 2009. Sebab Wiranto punya daya tarik cukup kuat di masyarakat. Hal ini terbukti dengan perolehan suaranya sekitar 22 persen suara dalam Pilpres 2004.
Bahkan beberapa kalangan memprediksi potensi suara Hanura bisa menjadi ancaman bagi Partai Golkar. Alasannya, selain Wiranto mantan pengurus Golkar, mayoritas pemilih Wiranto pada Pilpres 2004 adalah pemilih Golkar. Bukan tidak mungkin sebagian suara partai berlambang beringin ini akan beralih ke Hanura yang dipimpin Wiranto.
Prediksi Sukardi, di antara para pensiunan jenderal yang maju di ajang Pilpres 2009, peluang Wiranto relatif lebih besar. "Pesaing terberat Wiranto hanyalah incumbent, yakni Presiden SBY," ujar Sukardi.
Sukardi menjelaskan, untuk menandingi SBY, yang juga pensiunan jenderal bintang empat, Wiranto harus benar-benar kerja ekstra keras. Sebab sekalipun Wiranto memiliki tingkat pengenalan yang luas di masyarakat, tapi dari tingkat dukungan Wiranto masih kalah dari SBY. Apalagi Wiranto pernah dikalahkan SBY di Pemilu 2004.
"Dalam Pemilu 2009, saya kira kondisinya tidak berubah. SBY akan mampu mengungguli Wiranto dalam perolehan suara di Pilpres," kata Sukardi.
Hanya saja, imbuhnya, hal itu tergantung kinerja SBY. Jika kinerja SBY di penghujung jabatannya semakin buruk di mata publik, Wiranto kemungkinan besar bisa menyalip popularitas SBY. Kita tunggu saja.
(ddg/iy)
Jumat, 11 Juli 2008
Inilah Zona Kampanye Parpol di Pemilu 2009
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi tiga zona kampanye dari 33 provinsi dan tiga kelompok dari 34 partai politik, sehingga setiap kelompoknya terdapat 11 partai politik.
Anggota KPU Sri Nuryanti menjelaskan, KPU juga membagi waktu kampanye menjadi pertiga pekan sekali. Pekan pertama, parpol yang terdapat dalam kelompok I berkampanye di zona I, kelompok II di zona II, dan kelompok IIII di zona III.
Pekan berikutnya, parpol kelompok I berkampanye di zona III, parpol kelompok II berkampanye di zona I, dan parpol kelompok III berkampanye di zona II. Untuk pekan ketiga, kembali lagi ke formasi awal dan seterusnya.
"Pekan pertama dimulai Minggu, 13 Juli sd 19 Juli 2008 dan seterusnya," kata anggota KPU Sri Nuryanti di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (10/7/2008).
Berikut pembagian kelompok parpol dan zona kampanye tersebut:
Zona 1:
Nanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Kep. Bangka Belitung
Kep. Riau
DKI Jakarta
Zona 2:
Jawa Barat
Jawa Tengah
Daista Yogyakarta
Jawa Timur
Banten
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Zona 3:
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Papua
Papua Barat
Kelompok 1:
1. Partai Hati Nurani Rakyat
2. Partai Karya Peduli Bangsa
3. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
4. Partai Peduli Rakyat Nasional
5. Partai Gerakan Indonesia Raya
6. Partai Barisan Nasional
7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Amanat Nasional
10.Partai PerjuanganIndonesia Baru
11.Partai Kedaulatan
Kelompok 2:
12.Partai Persatuan Daerah
13.Partai Kebangkitan Bangsa
14.Partai Pemuda Indonesia
15.Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
16.Partai Demokrasi Pembaruan
17.Partai Karya Perjuangan
18.Partai Matahari Bangsa
19.Partai Penegak Demokrasi Indonesia
20.Partai Demokrasi Kebangsaan
21.Partai Republika Nusantara
22.Partai Pelopor
Kelompok 3:
23. Partai Golkar
24. Partai Persatuan Pembangunan
25. Partai Damai Sejahtera
26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
27. Partai Bulan Bintang
28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
29. Partai Bintang Reformasi
30. Partai Patriot
31. Partai Demokrat
32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia
33. Partai Indonesia Sejahtera
34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
(uky)Kamis, 10 Juli 2008 - 17:18 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone
Kamis, 10 Juli 2008
MK Kabulkan Gugatan Parpol Tak Lolos Electoral Threshold
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materiil parpol tidak lolos electoral threshold. Pasal 316d UU 10/2008 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD '45 dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Amar putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Jimly Ashiddiqie dalam sidang pleno pembacaan putusan gugatan uji materiil, di ruang sidang utama Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta (10/7/2008).
"Permohonan para pemohon cukup beralasan sehingga harus dikabulkan. Amar putusan mengatakan pasal 316d UU 10/2008 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan pasal 316d UU 10/2008 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," umum Jimly
Ada tiga alasan yang mendasari putusan majelis hakim MK. Pasal 316d UU 10/2008 tidak jelas rasio logis dan konsistensinya sebagai pengaturan masa transisi, tidak memberikan perlakuan yang sama, dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan bahwa sejatinya parpol dalam Pemilu 2009 baik yang memenuhi UU 10/2008 tentang Pemilu maupun tidak, mempunyai kedudukan sama.
Mendengar putusan MK, perwakilan parpol penggugat yang hadir di ruang sidang spontan saling bersalaman sambil melempar tersenyum puas. Mereka adalah Nasir Muhammad (Partai Sarikat Indonesia), Awi Hasan (Partai Merdeka) dan Mochtar Pakpahan (Partai Buruh Sosial Demokrat) dan kuasa hukum mereka, Zainal Abidin.
Bukan hanya tiga parpol tidak lolos electoral threshold itu saja yang mengajukan gugatan judicial review. Parpol lain peserta Pemilu 2004 yang ikut menggugatnya adalah Partai Patriot Pancasila, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Persatuan Daerah.
Mereka menggugat pasal 316d UU 10/2008 tetang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyatakan bahwa parpol peserta Pemilu 2004 yang tidak lolos electoral threshold, tapi mempunyai kursi di DPR tidak wajib mengikuti verifikasi KPU sebagai calon kontestan Pemilu 2009.
Tapi untuk parpol yang sama-sama tidak lolos electoral threshold dan tidak mempunyai kursi di DPR, tetap harus mengulang ikut tahapan verifikasi KPU bila masih ingin berlaga dalam Pemilu 2009. Karena perbedaan perlakuan inilah mereka menilai aturan hukum itu merugikan hak konstitusionalnya.
Moksa Hutasoit - detikNews
(lh/asy
Rabu, 09 Juli 2008
Daftar Nomor Urut Parpol
Jakarta - Nomor urut parpol telah diumumkan KPU. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapatkan nomor urut 1. PAN mengantongi nomor 'hoki' 9 dan PKB meraih nomor urut yang bagi sebagian kalangan disebut 'angka sial' yaitu 13.
Pengumuman nomor urut parpol dibacakan Ketua KPU Abdul Hafidz Anshari di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2008).
Berikut daftar lengkap nomor urut parpol:
Hanura mendapat nomor urut 1.
Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) nomor urut 2.
Partai Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia nomor urut 3.
Partai Peduli Rakyat Nasional nomor urut 4.
Partai Gerindra nomor urut 5.
Partai Barisan Nasional nomor urut 6.
Partai Keadian dan Persatuan Indonesia nomor urut 7.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nomor urut 8.
Partai Amanat Nasional (PAN) nomor urut 9.
Partai Indonesia Baru nomor urut 10.
Partai Kedaulatan nomor urut 11.
Partai Persatuan Daerah nomor urut 12.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 13.
Partai Pemuda Indonesia nomor urut 14.
PNI Marhaenis nomor urut 15.
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) nomor urut 16.
Partai Karya Perjuangan nomor urut 17.
Partai Matahari Bangsa nomor urut 18.
Partai Penegak Demokrasi Indonesia nomor urut 19.
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) nomor urut 20.
Partai Republik Nusantara nomor 21.
Partai Pelopor nomor urut 22.
Partai Golkar nomor urut 23.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor urut 24.
Partai Damai Sejahtera nomor urut 25.
Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia nomor urut 26.
Partai Bulan Bitang (PBB) nomor urut 27.
PDIP nomor urut 28.
Partai Bintang Reformasi nomor urut 29.
Partai Patriot nomor urut 30.
Partai Demokrat nomor urut 31.
Partai Kasih Demokrasi Indonesia nomor urut 32.
Partai Indonesia Sejahtera nomor urut 33.
PKNU nomor urut 34.
Tepuk tangan menggema saat nomor urut dibacakan.
M. Rizal Maslan - detikNews
Nomor Cantik dan Hoki Pemilu
Jakarta - Setelah pengumuman kontestan Pemilu 2009, pengundian nomor urut parpol akan dilakukan Rabu (9/7/2008) siang. Diakui atau tidak, seluruh parpol pasti berharap mendapatkan nomor cantik yang dipercaya menjadi booster bagi hoki mereka saat berlaga nanti.
Ada beberapa angka yang secara umum diyakini sebagai pembawa faktor keberuntungan. Yakni 9 dan kelipatannya, 8, 7 dan 1. Sedangkan 4 dan 13 adalah angka yang paling dihindari karena dianggap angka sial.
Pengalaman pada Pemilu 2004 tidak melemahkan keyakinan di atas. Tidak semua parpol bernomor hoki memperoleh capaian gilang gemilang, dan sebaliknya yang beromor sial pun perolehan suaranya justru cukup memuaskan.
Pada pemilu lalu 1 dan 7 adalah nomor urut bagi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) Marhaenisme dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB). Tapi total perolehan suara dua parpol baru itu jauh di bawah harapan.
Begitu juga nasib Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) yang bernomor urut 8. Putusan MK atas sengketa hasil pemilu memaksa parpol yang diotaki Eros Djarot
ini merelakan the one and only kursi mereka di DPR-RI ke haribaan PDS (19).
Keberuntungan justru menghinggapi PAN yang bernomor urut 13 yang dianggap angka sial. Namun parpol berlogo matahari terbit warna biru ini sukses menempatkan
kadernya di parlemen dalam jumlah signifikan dan di kabinet.
Partai Demokrat (PD) adalah yang paling beruntung mendapat angka keberuntungan 9 sebagai nomor urutnya. Selain kursi di DPR, parpol yang baru dideklarasikan akhir 2003 ini sukses mendudukkan salah satu pendirinya, SBY, sebagai Presiden RI periode 2004-2009.
Sementara PDI Perjuangan dengan nomor urut 18 tampil gemilang. Partai yang tetap menjagokan Megawati Soekarnoputri di pilpres mendatang, pada Pemilu 2004 sukses
menggaet 21 juta suara.
Berdasar paparan di atas maka sah saja bila parpol-parpol -tertutama yang baru- mengharap nomor cantik. Entah tujuannya gaet hoki, dopping untuk rasa percaya
diri atau sekedar memudahkan teknis kampanye.
Berdasar paparan itu pula, pasti seluruh petinggi parpol sadar dapat angka cantik bukan jaminan genggam kepercayaa pemilih. Ada tanjakan panjang berliku yang harus dilalui dengan kerja keras dan perlu sumber daya mumpuni sebagai pendukung.
Luhur Hertanto - detikNews
Selasa, 08 Juli 2008
Ini Dia Jadwal Baru Pemilu 2009
Jadwal Baru Pemilu 2009
Coblosan 9 April
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan perubahan jadwal Pemilu 2009 mendatang. Pencoblosan yang semula tanggal 5 April 2009 diundur menjadi tanggal 9 di bulan yang sama.
"Tanggal 5 itu hari Minggu dan ada hari raya Cina, Chengben. Hal ini menyebabkan etnis Tionghoa, warga Kristen Protestan dan Katolik tidak dapat berpartisipasi maksimal dalam pemilu," ujar Ketua KPU Abdul Hafidz Anshary di Sekretariat KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2008).
Anshary mengatakan, diubahnya jadwal pemilu juga karena adanya keputusan MK soal anggota DPD yang harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Sehingga pihaknya membutuhkan waktu untuk merevisi peraturan KPU No 13/2008 tentang pencalonan anggota DPD.
"Alasan lainnya ada desakan parpol yang meminta tambahan waktu untuk mematangkan persiapan menghadapi pemilu," imbuh Anshary.
Menurutnya, keputusan perubahan jadwal pemilu ini bukan diambil KPU secara sepihak. KPU telah mengkonsultasikannya baik kepada presiden, MK, maupun Komisi II DPR.
Mengenai ditetapkannya tanggal 9 sebagai hari pencoblosan, Anshary beralasan untuk memberi ruang dan waktu KPU untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan sebelum pemilu.
"Lalu tanggal 9 itu juga tanggal bagus karena nilainya paling tinggi," pungkasnya sambil bercanda.
Berikut jadwal pemilu yang baru:
1. Penetapan verifikasi partai politik, 5 - 7 Juli 2008
2. Pengumuman parpol peserta pemilu dan nomor urut parpol, 9 Juli 2008
3. Penetapan daerah pemilu, 8 - 10 Juli 2008
4. Sosialisasi pencalonan daerah pemilu, 14 Juli 2008
5. Pendaftaran calon anggota DPD diperpanjang sampai dengan 14 Juli 2008
6. Masa kampanye selain rapat umum, 12 Juli 2008 - 5 April 2009
7. Kampanye rapat umum, 17 Maret 2009 - 5 April 2009
8. Masa tenang, 6 - 8 April 2009
9. Pencoblosan, 9 April 2009.
Inilah 34 Partai yang siap tanding di 2009
Partai Politik Peserta Pemilu 2009
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebanyak 18 partai politik dan enam partai lokal Nangroe Aceh Darusalam lolos dalam seleksi faktual. Dengan demikian, partai itu resmi menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada 2009 mendatang.
"18 partai dan enam partai lokal NAD lolos verifikasi faktual," kata Ketua KPU Abdul Hafiz A di kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (7/7/2008) malam.
Ke-18 partai yang lolos verifikasi faktual dan berhak mengikuti Pemilu 2009, yakni:
Partai Barisan Nasional dengan jumlah dukungan 24 provinsi
Partai Demokrasi Pembaruan (27 provinsi)
Partai Gerakan Indonesia Raya (31 provinsi)
Partai Hanura (32 provinsi)
Partai Indonesia Sejahtera (23 provinsi)
Partai Karya Pembangunan (22 provinsi)
Partai Kasih Demokrasi Indonesia (25 provinsi)
Partai Kebangkitan Nasional Ulama (25 provinsi)
Partai Kedaulatan (23 provinsi)
Partai Matahari Bangsa (23 provinsi)
Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (25 provinsi)
Partai Patriot (23 provinsi)
Partai Peduli Rakyat Nasional (32 provinsi)
Partai Pemuda Indonesia (25 provinsi)
Partai Pengusaha dan Pekerja (23 provinsi)
Partai Perjuangan Indonesia Baru (24 provinsi)
Partai Persatuan Daerah (23 proovinsi)
Partai Republik Nusantara (23 provinsi)
Sebelumnya, sebanyak 16 parpol dinyatakan lolos pada verifikasi administrasi oleh KPU. Partai ini otomatis menjadi peserta Pemilu 2009 tanpa harus melewati seleksi faktual. Yakni, parpol peserta Pemilu 2004 yang memperoleh kursi di DPR:
1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Bintang Reformasi (PBR)
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Damai Sejahtera (PDS)
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
7. Partai Demokrat (PD)
8. Partai Golkar
9. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13. PNI Marhaenisme
14. Partai Pelopor
15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Enam Partai Lokal NAD Lolos
Sementara itu, enam dari 10 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam yang dinyatakan lolos verifikasi faktual, yakni, Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Atjeh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh. (sis)